Pekanbaru Info

Bistaman orangtua Karmila Sari, anggota DPRD Riau, membantah pernyataan demonstran yang datang ke rumahnya dan menyebutkan dirinya memiliki utang sebesar Rp473 juta. Ia menilai kedatangan demonstran tersebut sebagai upaya mencemarkan nama baiknya. Hal ini ditegaskan H Bistamam melalui Kuasa Hukumnya Eva Nora SH, Selasa (30/5). Dikatakan Eva Nora, peristiwa ini bermula dari adanya kesepakatan kerjasama operasional dengan PT Rimba Raya milik H Tarmizi dalam proyek peningkatan jalan di Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu yang bersumber dari APBD Riau tahun 2014 lalu. Pekerjaan ini Desember 2014 sudah selesai dan sudah dilakukan audit oleh BPK dan diterima oleh Dinas PU Provinsi Riau. "Karena ini KSO maka ada pembagian dan pembagian sudah selesai  sesuaii dengan hak dan kewajiban masing-masing," ujarnya. Namun belakangan, setelah dihitung-hitung, PT Rimba Raya merasa ada selisih.PT Rimba Raya selaku pensupply barang memasukkan barang melebihi kontrak yang ditandatangani dengan D...

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Pekanbaru, Walikota H. Firdaus harus mencari pembantu yang tegas. Hal itu perlu dilakukan, untuk dapat mampu membangun kota sesuai visi dan misi yang telah dicanangkan sejak lama. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono, Selasa (30/5). Dikatakannya juga, untuk menjalankan roda pemerintahan, dibutuhkan kepala satker yang tegas sesui tanggung jawab kerja masing-masing. "Jika pemerintahan ini berjalan sesuai harapan, tentu Walikota perlu mencari pembantu yang tangguh, selain itu profesional dan loyalitas terhadap pimpinan tinggi. Supaya apa yang menjadi harapannya bisa terwujud," kata Sigit. Disebutkannya juga, lima tahun kemarin (2011-2016) diharapkan bisa menjadi pengalaman bagi kepala pemerintahan  Firdaus-Ayat selaku pemimpin untuk periode (2017-2022) dalam mencari pembantu di Pemko Pekanbaru kedepannya. "Saya pikir Pak Firdaus sudah bisa melihatnya dan kami berharap untuk lima tahun ke depan ini...

Siswadja Muljadi alias Aseng kembali bertugas sebagai anggota DPRD Riau. Terpidana 1 tahun penjara itu diketahui telah menjalani hukuman sekitar 7 bulan, dan mendapat pembebasan bersyarat. Aseng yang dinyatakan bersalah karena membuka lahan perkebunan kelapa sawit tanpa izin tersebut tampak hadir mengikuti Rapat Paripurna DPRD Riau dan duduk di kursinya tepat di sebelah EV Tenger Sinaga. Memasuki ruang rapat, sejumlah anggota Dewan tampak menyalami Politisi Partai Gerindra asal Rokan Hilir itu. "Kemarin (Senin, 29 Mei 2017,red), Dia (Aseng,red) sudah bebas. Karena sudah bebas, otomatis dia harus masuk kerja. Karena hak dan kewajiban dia sudah bisa diterima pada hari ini (kemarin,red)," ungkap Ketua Fraksi Gabungan Gerindra-Sejahtera DPRD Riau, Husni Thamrin, kepada Haluan Riau, Selasa (30/5). Lebih lanjut, Husni Thamrin menyebut kalau pihaknya belum ada menerima keputusan dari DPP Partai Gerindra terkait status yang disandang Aseng. Menurutnya, fraksi di DPRD Riau hanya...

Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk mematangkan konsep program 'Riau Menyapa Dunia'. Pasalnya hingga kini banyak persoalan yang mesti dibenahi guna mewujudkan program tersebut. Demikian diungkapkan Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Abdul Wahid, Senin (29/5). Dikatakan Abdul Wahid, pada dasarnya pihaknya sangat mendukung keinginan Pemprov Riau untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau. Namun, program yang dibuat oleh Pemprov Riau harus benar-benar dimatangkan. Menurut anggota Komisi D DPRD Riau itu, program 'Riau Menyapa Dunia' tersebut ibarat anak gadis yang dijadikan modal untuk menyapa dunia, sehingga pengunjung tertarik untuk datang ke Riau. Namun, jika modal tersebut tidak dipersiapkan secara matang, pengunjung tetap saja tidak akan tertarik datang ke Riau. "Jangan hanya sekedar menyapa saja. Ibarat anak gadis, Riau harus cantik dulu. Siapkan segala sesuatu yang menjadi daya tarik pengunjung, b...

Sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 dan 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, maka terhitung 1 Juni 2017 pembayaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas naik 100 persen. "Kenaikan santunan tersebut tidak diikuti dengan kenaikan iuran wajib (IW) dan sumbagan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan. Ini sebagai wujud kehadiran negara untuk memberikan perlindungan kepada segenap warga negara Indonesia," ujar Kepala Cabang Jasa Raharja Propinsi Riau, Nanok Boedi Tjahjono dalam acara Sosialisasi Kenaikan Dana Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Senin (29/5) di Hotel Pangeran Pekanbaru. Dijelasakannya dari dana santunan yang diberikan, terdapat dua item penambahan dari sebelumnya yakni penggantian biaya P3K dan juga biaya ambulace. Dimana sebelumnya kedua point tersebut tidak ada dalam aturan, namun kini dikeluarkan. Dil...

Meski telah disiasati, namun kenaikan harga daging segar saat Ramadan masih saja terjadi. Untuk itu, Komisi B DPRD Riau meminta kepada Pemerintah Provinsi Riau agar mencari solusi terbaik untuk mengatasi hal itu. Demikian diungkapkan anggota Komisi B DPRD Riau, Sugianto, usai rapat dengar pendapat dengan Dinas Perdagangan Koperasi-UKM Provinsi Riau, Senin (29/5). Dikatakan Sugianto, Pemprov Riau telah mencoba mensiasati kenaikan harga daging dengan mengirimkan daging beku ke daerah-daerah. Namun pasokannya masih minim sehingga tidak menjangkau seluruh masyarakat. "Daging beku hanya segelintir masyarakat saja yang bisa membeli terutama yang dekat dengan perkotaan. Tapi bagaimana dengan masyarakat lain. Daging beku dijual Rp80 ribu perkilo, sementara daging di pasar tradisional bisa sampai Rp120 ribu perkilonya," ungkap Sugianto saat ditemui di ruangannya. Untuk itu, Legislator PKB asal daerah pemilihan Siak-Pelalawan itu meminta agar pemerintah segera mencarikan solusi a...