Langsung ke konten utama

Banyak Persoalan yang Belum Selesai, Pemprov Diminta Matangkan Konsep 'Riau Menyapa Dunia'

Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk mematangkan konsep program 'Riau Menyapa Dunia'. Pasalnya hingga kini banyak persoalan yang mesti dibenahi guna mewujudkan program tersebut.

Demikian diungkapkan Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Abdul Wahid, Senin (29/5). Dikatakan Abdul Wahid, pada dasarnya pihaknya sangat mendukung keinginan Pemprov Riau untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau. Namun, program yang dibuat oleh Pemprov Riau harus benar-benar dimatangkan.

Menurut anggota Komisi D DPRD Riau itu, program 'Riau Menyapa Dunia' tersebut ibarat anak gadis yang dijadikan modal untuk menyapa dunia, sehingga pengunjung tertarik untuk datang ke Riau. Namun, jika modal tersebut tidak dipersiapkan secara matang, pengunjung tetap saja tidak akan tertarik datang ke Riau.

"Jangan hanya sekedar menyapa saja. Ibarat anak gadis, Riau harus cantik dulu. Siapkan segala sesuatu yang menjadi daya tarik pengunjung, baru menyapa dunia. Kalau saat ini bagaimana mau menyapa dunia. Apa yang mau dilihat dunia ke sini," ungkap Abdul Wahid saat ditemui di ruang kerjanya.

Lebih lanjut, Legislator asal Indragiri Hilir itu mengatakan, jangan untuk berbicara banyak di kancah internasional, untuk hal-hal mendasar saja di Riau hingga kini masih belum dibenahi. Misalnya saja masih banyak jalan-jalan rusak, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Selain itu, masih banyak daerah yang masih terisolir di Provinsi Riau saat ini.

"Tak harus cantik dulu, saat ini saja masih banyak jalan yang rusak, angka pengangguran masih banyak, infrastruktur masih banyak yang belum dibenahi, dan berbagai kekurangan lainnya," sebut Abdul Wahid.

Seharusnya, lanjut Abdul Wahid, banyak yang harus dievaluasi oleh Pemprov Riau terlebih dulu, dengan mengurangi angka kemiskinan, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta benahi konsep 'Riau Menyapa Dunia' itu. Menurutnya, itu merupakan hal yang wajib dilaksanakan.

"Kalau hal wajib tersebut tidak dilaksanakan, bagaimana mau didandani dan mau dipercantik. Harus dibenahi dulu, sekaligus mematangkan konsepnya dulu, baru kemudian Riau disiapkan untuk menyapa dunia," pungkas Abdul Wahid.

Seperti diketahui, Pemprov Riau secara resmi meluncurkan Calender of Event. Riau 2016 dengan tema 'Riau Menyapa Dunia' pada medio Mei 2016 lalu. Program ini bentuk dukungan Pemprov Riau mewujudkan target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Riau sendiri menargetkan adanya peningkatan kunjungan wisman mencapai 100 ribu orang setiap tahunnya.***

Komentar

Popular Post

Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Korupsi Dana Bimtek di Rohul, Jaksa Langsung Kasasi

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Rokan Hulu langsung menolak putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Arie Kurnia Arnold, terdakwa kasus dugaan korupsi dana Bimbingan Teknis dan Pelatihan bagi aparat desa yang merugikan negara Rp227 juta. Kita langsung kasasi, tegas JPU Gilang dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (59). Sebelumnya, menurut majelis hakim yang diketahui Dahlia Panjaitan, terdakwa Arie Kurnia Arnold tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Sehingga majelis hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Rohul tersebut. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan JPU. Membebaskan terdakwa dari tahanan, ungkap Hakim Ketua Dahlia Panjaitan. Selain itu, majelis hakim juga memerintahka...

Dari 8 Jadi 9 Fraksi, DPRD Pekanbaru Tambah Satu Fraksi

Sesuai Pansus Tata Tertib dimana fraksi di DPRD Kota Pekanbaru berubah menjadi 9 fraksi dari sebelumnya 8 fraksi. Putuskan tersebut hasil telah ditetapkan melalui paripurna Pansus Tatib awal pekan ini. Ketua Pansus Tatib DPRD Pekanbaru tahun 2017, Ida Yulita Susanti SH MH kepada wartawan mengatakan, Tatib DPRD Pekanbaru yang baru disahkan itu menyusul keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang bertujuan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah untuk pembentukan Oranisasi Perangkat Daerah (OPD). PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini juga sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana, ada perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. "Di Tatib yang lama, kita masih menggunakan nama SKPD tentu dengan berganti OPD ini berganti pula nama mitra kerja bersama dengan DPRD Pekanbaru," kat...

Ditangkap Satpol, Pengemis Buta Ngaku untuk Penuhi Kebutuhan Hidup

Seorang wanita tuna netra Jawaris, (51), warga Jalan Cipta Karya, Panam, ditangkap Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru setelah kedapatan mengemis di Simpang Empat Pasar Pagi Arengka, Jalan, Soekarno Hatta, Kamis,(7/9). Menjadi seorang pengemis menurut dia sudah dilakoni sejak 20 tahun lalu untuk memenuhi kebutuhan hidup. "Baru sekali ini kami mengemis di Simpang Empat Arengka ini, biasanya kami cuma duduk di Rumah Makan Nurdin, Arengka. Tapi karena di rumah makan itu tadi sudah banyak pengemis lain, terpaksa kami pindah, itulah sialnya baru sekali kami sudah ditangkap," kata Jawani, ditimpali Iyus, teman perempuan yang biasanya membimbingnya saat mengemis, di Kantor Satpol PP Pekanbaru. Jawani mengaku, pekerjaan yang dilakukannya atas keinginan mereka sendiri tanpa  dikoordinair orang lain seperti pengemis- pengemis lain. Hasilnya dibagi dua dengan teman yang membimbingnya tersebut. Digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk membayar sewa rumah dan kebutuhan lai...