Masih beroperasinya truk bertonase besar di kawasan jalan dalam kota Pekanbaru, membuat kalangan DPRD Pekanbaru jadi gusar, lantaran instansi terkait Pemko Pekanbaru seperti Dinas Perhubungan tidak mampu menertibkan.
Seperti yang disampaikan wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga, pihaknya di DPRD sudah beberapa kali menyampaikan persoalan tersebut, namun Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan intansi terkait terkesan tidak menggubris atas keluhan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat.
Menurut Romi, kondisi jalan yang disebutkannya itu, saat ini banyak yang bergelombang dan rawan kecelakaan akibat intensnya truk tonase besar melintas saat siang hari.
"Jalan HR Soebrantas sangat mengkhawatirkan, banyak yang bergelombang padahal ini jalan kota, dan dinas terkait seperti Dishub juga sudah kita ingatkan berkali-kali, tapi apa sampai sekarang masih lewat aja truk tonase besar itu," ucap Jhon Romi Sinaga, pada wartawan Rabu (12/7).
Tidak hanya itu, Politisi PDI Perjuangan ini juga menyentil ketidakberesan Dishub dalam mengatasi rambu-rambu lalu lintas seperti trafficlight yang jarang hidup.
"lampu merah di Simpang Tabek Gadang paling sering mati, lalu lintas sering dailihkan untuk mengurai kemacetan karena voleme kendaraan sangat tinggi, makanya kita minta Dishub kembali mengaktifkan lampu merah yang rusak atau mati," tuturnya.
Kemudian, Lanjut Romi, tanda dilarang masuk bagi truk tonase besar sesuai ketentuan juga harus diperbesar agar tidak ada alasan lagi bagi sopir untuk melanggar.
"Kalau permintaan kita ini tidak digubris, berarti Pemerintah tidak menjalankan amanat rakyat, tolong ini dipikirkan, jangan yang dipikirkan pengusaha-pengusaha saja, turun kelapangan lihat jalan bergelombang dimana-mana, secepatnya turun kelapangan, kalau bisa besok, bahkan kalau perlu buat posko pemantaun truk yang melanggar aturan, masak Pemerintah tidak bisa mengatasi persoalan ini" ucapnya.
Tidak hanya itu, Pihak Kepolisian dan Dishub juga diminta melakukan pengecekan dilapangan, berapa banyak truk berplat diluar Riau yang beroperasi di Kota Pekanbaru dan menimbulkan damak buruk bagi pengguna jalan.
" Saya lihat banyak truk plat B, plat BK yang hulu hilir dengan bebas menggunakan jalan di Pekanbaru menimbulkan kerusakan jalan, sementara bayar pajak diluar provinsi Riau, pemerintah juga harus tegas soal ini," imbuhnya.***
Seperti yang disampaikan wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga, pihaknya di DPRD sudah beberapa kali menyampaikan persoalan tersebut, namun Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan intansi terkait terkesan tidak menggubris atas keluhan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat.
Menurut Romi, kondisi jalan yang disebutkannya itu, saat ini banyak yang bergelombang dan rawan kecelakaan akibat intensnya truk tonase besar melintas saat siang hari.
"Jalan HR Soebrantas sangat mengkhawatirkan, banyak yang bergelombang padahal ini jalan kota, dan dinas terkait seperti Dishub juga sudah kita ingatkan berkali-kali, tapi apa sampai sekarang masih lewat aja truk tonase besar itu," ucap Jhon Romi Sinaga, pada wartawan Rabu (12/7).
Tidak hanya itu, Politisi PDI Perjuangan ini juga menyentil ketidakberesan Dishub dalam mengatasi rambu-rambu lalu lintas seperti trafficlight yang jarang hidup.
"lampu merah di Simpang Tabek Gadang paling sering mati, lalu lintas sering dailihkan untuk mengurai kemacetan karena voleme kendaraan sangat tinggi, makanya kita minta Dishub kembali mengaktifkan lampu merah yang rusak atau mati," tuturnya.
Kemudian, Lanjut Romi, tanda dilarang masuk bagi truk tonase besar sesuai ketentuan juga harus diperbesar agar tidak ada alasan lagi bagi sopir untuk melanggar.
"Kalau permintaan kita ini tidak digubris, berarti Pemerintah tidak menjalankan amanat rakyat, tolong ini dipikirkan, jangan yang dipikirkan pengusaha-pengusaha saja, turun kelapangan lihat jalan bergelombang dimana-mana, secepatnya turun kelapangan, kalau bisa besok, bahkan kalau perlu buat posko pemantaun truk yang melanggar aturan, masak Pemerintah tidak bisa mengatasi persoalan ini" ucapnya.
Tidak hanya itu, Pihak Kepolisian dan Dishub juga diminta melakukan pengecekan dilapangan, berapa banyak truk berplat diluar Riau yang beroperasi di Kota Pekanbaru dan menimbulkan damak buruk bagi pengguna jalan.
" Saya lihat banyak truk plat B, plat BK yang hulu hilir dengan bebas menggunakan jalan di Pekanbaru menimbulkan kerusakan jalan, sementara bayar pajak diluar provinsi Riau, pemerintah juga harus tegas soal ini," imbuhnya.***
Komentar
Posting Komentar