Langsung ke konten utama

Asri Auzar Minta Pemko Perhatikan LAM

Setelah Yose Saputra dinobatkan jadi Ketua DPH LAM Pekanbaru, berbagai kalangan memberikan tanggapan. Satu di antaranya disampaikan tokoh Melayu Riau, yang juga Ketua Ikatan Keluarga Masyarakat Rokan Hilir (Rohil), Asri Auzar.

Tokoh adat yang juga anggota DPRD Riau ini kepada wartawan mengatakan, bahwa Pemko Pekanbaru harus membantu maksimal LAM Pekanbaru ini, agar benar-benar berkibar di Tanah Bertuah ini. Baik dari sarana dan prasarananya, terlebih lagi dengan dukungan moral. Sebab, dengan begitu, paguyuban Melayu ini akan semakin berkembang dan dicinta masyarakat.

"Kepengurusan sekarang, kita yakin bisa maju dan berkembang. Apalagi dipimpin anak muda Melayu yang punya daya juang dan petarung. Namun semua itu, perlu campur tangan pemerintah, jangan abaikan LAM ini," kata Asri Auzar kepada Rabu (18/10), di gedung LAMR kemarin.

Lebih dari itu, Asri meminta gedung LAM yang berada di Jalan Senapelan, bisa segera difungsikan. Jika memang ada kerusakan dan kekurangan meubeller-nya, segera dilengkapi. Apalagi memang regulasi untuk penganggarannya sudah ada, yakni Perda LAM Pekanbaru.

"Harus berjalan lah, anggarannya juga harus disalurkan Pemko. LAM ini aset Pekanbaru untuk menuju Kota Smart City dan Madani. Kalau mau berjalan, kami minta ini diprioritaskan Walikota. Jangan ditahan-tahan anggarannya," katanya.

Terkait kepengurusan LAM saat ini, Asri selaku orang yang sudah ditua-kan sebagai tokoh adat, meminta kompak dan bersinergi. Baik pengurus MKA (majelis kerapatan ada) maupun pengurus DPH-nya (dewan pengurus harian).

"Kepada ketua terpilih, kita harap selalu meminta tunjuk ajar kepada tokoh-tokoh Melayu tua lainnya. Karena akan banyak masukan dari mereka, untuk kemajuan LAM ini," pintanya.

Sementara itu, Ketua Terpilih LAM Pekanbaru Yose Saputra mengatakan, pihaknya kini sedang melengkapi kepengurusan harian. Yang pasti, beberapa program untuk kemajuan LAM ke depan, sudah menjadi program prioritasnya.

"Beberapa tokoh adat Melayu sudah kita temui untuk meminta tunjuk ajar. Saya selaku ketua dan pengurus lainnya, sangat butuh masukan dan kerjasama dari semua pihak untuk kemajuan LAM ini," imbuhnya.***

Komentar

Popular Post

Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Korupsi Dana Bimtek di Rohul, Jaksa Langsung Kasasi

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Rokan Hulu langsung menolak putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Arie Kurnia Arnold, terdakwa kasus dugaan korupsi dana Bimbingan Teknis dan Pelatihan bagi aparat desa yang merugikan negara Rp227 juta. Kita langsung kasasi, tegas JPU Gilang dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (59). Sebelumnya, menurut majelis hakim yang diketahui Dahlia Panjaitan, terdakwa Arie Kurnia Arnold tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Sehingga majelis hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Rohul tersebut. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan JPU. Membebaskan terdakwa dari tahanan, ungkap Hakim Ketua Dahlia Panjaitan. Selain itu, majelis hakim juga memerintahka...

Dari 8 Jadi 9 Fraksi, DPRD Pekanbaru Tambah Satu Fraksi

Sesuai Pansus Tata Tertib dimana fraksi di DPRD Kota Pekanbaru berubah menjadi 9 fraksi dari sebelumnya 8 fraksi. Putuskan tersebut hasil telah ditetapkan melalui paripurna Pansus Tatib awal pekan ini. Ketua Pansus Tatib DPRD Pekanbaru tahun 2017, Ida Yulita Susanti SH MH kepada wartawan mengatakan, Tatib DPRD Pekanbaru yang baru disahkan itu menyusul keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang bertujuan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah untuk pembentukan Oranisasi Perangkat Daerah (OPD). PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini juga sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana, ada perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. "Di Tatib yang lama, kita masih menggunakan nama SKPD tentu dengan berganti OPD ini berganti pula nama mitra kerja bersama dengan DPRD Pekanbaru," kat...

Ditangkap Satpol, Pengemis Buta Ngaku untuk Penuhi Kebutuhan Hidup

Seorang wanita tuna netra Jawaris, (51), warga Jalan Cipta Karya, Panam, ditangkap Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru setelah kedapatan mengemis di Simpang Empat Pasar Pagi Arengka, Jalan, Soekarno Hatta, Kamis,(7/9). Menjadi seorang pengemis menurut dia sudah dilakoni sejak 20 tahun lalu untuk memenuhi kebutuhan hidup. "Baru sekali ini kami mengemis di Simpang Empat Arengka ini, biasanya kami cuma duduk di Rumah Makan Nurdin, Arengka. Tapi karena di rumah makan itu tadi sudah banyak pengemis lain, terpaksa kami pindah, itulah sialnya baru sekali kami sudah ditangkap," kata Jawani, ditimpali Iyus, teman perempuan yang biasanya membimbingnya saat mengemis, di Kantor Satpol PP Pekanbaru. Jawani mengaku, pekerjaan yang dilakukannya atas keinginan mereka sendiri tanpa  dikoordinair orang lain seperti pengemis- pengemis lain. Hasilnya dibagi dua dengan teman yang membimbingnya tersebut. Digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk membayar sewa rumah dan kebutuhan lai...