Langsung ke konten utama

4.770 Calon Peserta Ikuti CMPDP BEI 2017

PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kembali menyelenggarakan Capital Market Professional-Development Program (CMPDP) pada tahun 2017.

Proses seleksi dan rekrutment dilakukan secara terpusat oleh The Indonesia Capital Market Intitute (TICMI). Program CMPDP pertama kali diluncurkan dalam pembukaan Investor Summit and Capital Market Expo 2015 pada 9 November 2015 lalu.

Dikatakan Direktur Utama TICMI, Mety Yusantiati, program CMPDP tahun 2016 sukses menarik antusiasme para calon profesional pasar modal terbukti dengan diikutinya seleksi awal oleh lebih dari 4.200 calon peserta dari seluruh Indonesia dan bahkan dari luar negeri. Pada tahun 2017 ini, jumlah pelamar CMPDP sekitar 4770 calon peserta.

Setelah melalui proses seleksi administrasi, seleksi tertulis CMPDP akan dilaksanakan serentak di 27 kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Padang, Pangkalpinang, Batam, Riau, Bengkulu, Lampung, Palembang, Jambi, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Denpasar, Balikpapan, Makassar, Ambon, Kendari, Manokwari, Jayapura dan Manado.

"Calon kandidat akan mengikuti proses test tertulis pada tanggal 3 – 4 Juni 2017 dan bagi peserta yang lulus tes tertulis tersebut akan mengikuti serangkaian tes lainnya sampai dengan terpilihnya peserta terbaik yang akan mengikuti 12 bulan program pengembangan dan 6 bulan on the job training.

Nantinya setiap lulusan CMPDP akan ditempatkan untuk bekerja di Self Regulatory Organization (SRO) atau afiliasinya. Dengan dibukanya CMPDP diharapkan dapat meningkatkan minat dan mengembangkan karir profesional di industri pasar modal Indonesia khususnya di SRO,"ujarnya.

Dijjelaskannya, CMPDP telah disosialisasikan melalui berbagai media publikasi dan bekerjasama dengan sejumlah Universitas di Indonesia. Dengan semakin banyaknya ketersediaan tenaga profesional di pasar modal, diharapkan dapat semakin menumbuhkembangkan industri pasar modal dalam beberapa tahun mendatang.

Sehingga mimpi pasar modal Indonesia untuk menjadi yang paling besar di kawasan Asia Tenggara maupun Asia dapat terwujud di masa depan,"tuturnya.

Ditambahkannya, perekrutan ini seiring dengan sejak 2012, Indonesia sudah memasuki era bonus demografi. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan puncak bonus demografi akan tercapai pada periode 2028 sampai dengan 2030 dengan angka beban ketergantungan yang menyentuh nilai terendah sebesar 46,9 poin.

Bonus demografi ini hanya terjadi satu kali dalam perjalanan suatu bangsa dan Indonesia kini tengah berada di era tersebut sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun mendatang. Studi Bank Dunia menunjukkan bonus demografi berkontribusi sekitar 30% terhadap pesatnya pertumbuhan ekonomi di Asia, termasuk di Indonesia.

BPS memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia di 2020 mencapai 271 juta jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahunnya mencapai 1,15%. Dengan sebagian besar atau sekitar 48,8% penduduk Indonesia berada dalam kelompok umur muda, artinya kesempatan perekonomian Indonesia untuk lebih maju dan berkembang dengan lebih pesat lagi sangatlah besar.

Berdasarkan data Bank Dunia, pada 2003 jumlah kelas menengah di Indonesia hanya 37,7% dari populasi, tetapi pada 2010 kelas menengah Indonesia mencapai 134 juta jiwa atau 56,5%. Masih menurut studi Bank Dunia, kalangan kelas menengah ini terbagi empat kelas.

Pertama, kelas menengah dengan pendapatan Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per kapita per bulan (38,5%). Kedua, kelas menengah dengan pendapatan Rp1,5 juta hingga Rp2,6 juta per bulan (11,7%). Ketiga, kelas menengah dengan pendapatan Rp2,6 juta hingga Rp5,2 juta per bulan (5%), dan keempat, golongan menengah berpendapatan Rp5,2 juta sampai dengan Rp6 juta per bulan (1,3%).

Sayangnya, Bank Dunia kembali menyebutkan, di 2014 tercatat hanya 36,1% dari orang dewasa di Indonesia yang memiliki account di lembaga keuangan formal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2016, baru sekitar 29,66% penduduk Indonesia yang memiliki kategori well literate atau melek pengetahuan keuangan.

Tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal dan tingkat utilitas produk pasar modal sendiri tercatat masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan 5 industri jasa keuangan lainnya di Indonesia.

Oleh karena itu, selain harus masif melakukan sosialisasi dan edukasi melalui serangkaian program kepada masyarakat, pasar modal Indonesia juga dituntut harus memiliki tenaga profesional yang kompeten dan mampu menjawab tantangan di masa depan.

Akan tetapi, sampai dengan saat ini jumlah tenaga profesional di industri pasar modal Indonesia yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan bisnis pasar modal masih minim," pungkasnya. ***

Komentar

Popular Post

Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Korupsi Dana Bimtek di Rohul, Jaksa Langsung Kasasi

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Rokan Hulu langsung menolak putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Arie Kurnia Arnold, terdakwa kasus dugaan korupsi dana Bimbingan Teknis dan Pelatihan bagi aparat desa yang merugikan negara Rp227 juta. Kita langsung kasasi, tegas JPU Gilang dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (59). Sebelumnya, menurut majelis hakim yang diketahui Dahlia Panjaitan, terdakwa Arie Kurnia Arnold tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Sehingga majelis hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Rohul tersebut. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan JPU. Membebaskan terdakwa dari tahanan, ungkap Hakim Ketua Dahlia Panjaitan. Selain itu, majelis hakim juga memerintahka...

Dari 8 Jadi 9 Fraksi, DPRD Pekanbaru Tambah Satu Fraksi

Sesuai Pansus Tata Tertib dimana fraksi di DPRD Kota Pekanbaru berubah menjadi 9 fraksi dari sebelumnya 8 fraksi. Putuskan tersebut hasil telah ditetapkan melalui paripurna Pansus Tatib awal pekan ini. Ketua Pansus Tatib DPRD Pekanbaru tahun 2017, Ida Yulita Susanti SH MH kepada wartawan mengatakan, Tatib DPRD Pekanbaru yang baru disahkan itu menyusul keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang bertujuan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah untuk pembentukan Oranisasi Perangkat Daerah (OPD). PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini juga sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana, ada perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. "Di Tatib yang lama, kita masih menggunakan nama SKPD tentu dengan berganti OPD ini berganti pula nama mitra kerja bersama dengan DPRD Pekanbaru," kat...

Ditangkap Satpol, Pengemis Buta Ngaku untuk Penuhi Kebutuhan Hidup

Seorang wanita tuna netra Jawaris, (51), warga Jalan Cipta Karya, Panam, ditangkap Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru setelah kedapatan mengemis di Simpang Empat Pasar Pagi Arengka, Jalan, Soekarno Hatta, Kamis,(7/9). Menjadi seorang pengemis menurut dia sudah dilakoni sejak 20 tahun lalu untuk memenuhi kebutuhan hidup. "Baru sekali ini kami mengemis di Simpang Empat Arengka ini, biasanya kami cuma duduk di Rumah Makan Nurdin, Arengka. Tapi karena di rumah makan itu tadi sudah banyak pengemis lain, terpaksa kami pindah, itulah sialnya baru sekali kami sudah ditangkap," kata Jawani, ditimpali Iyus, teman perempuan yang biasanya membimbingnya saat mengemis, di Kantor Satpol PP Pekanbaru. Jawani mengaku, pekerjaan yang dilakukannya atas keinginan mereka sendiri tanpa  dikoordinair orang lain seperti pengemis- pengemis lain. Hasilnya dibagi dua dengan teman yang membimbingnya tersebut. Digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk membayar sewa rumah dan kebutuhan lai...