Tidak transparannya penyaluran bantuan keuangan (Bankeu) dari Provinsi Riau, ke kabupaten/kota untuk pembangunan infrastrukur di desa-desa, membuat Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, kembali menyalurkan bankeu tersebut langsung ke Rekening Desa.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, pada rapat kerja Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, Selasa (6/6). Menurut Gubri, bankeu Pemprov Riau bagi desa sudah dimulai sejak tahun 2016 lalu. Namun banyak keluhan dari Kepala Desa karena tidak sampai anggaran ke Desa.
"Jadi kita dalam membantu Kabupaten Kota ini secara profesional. Ini untuk mengatasi kesenjangan, dan Benkeu sudah kami serahkan ke Kabupaten Kota dan menjadi kewenangan mereka menyalurkan ke Desa. Informasi ini mungkin tak sampai ke Kepala Desa dan tidak transparan. Jadi tahun 2018 ini kita mencoba kembali menyalurkannya langsung ke Desa," ujar Gubri.
Dijelaskan Gubri, pada tahun 2015 yang lalu memang telah dicoba untuk menganggarkan anggaran desa langsung ke Desa. Namun dikarenakan adanya aturan baru terpaksa pada tahun 2016 dan di serahkan ke Bankeu Kabupaten Kota. Dalam membantu pembangunan di daerah Pemprov Riau tidak bisa langsung membantu oleh sebab itu melalui Kabupaten Kota.
"Bankeu yang kita serahkan ke Kabupaten Kota pada tahun 2016 itu mencapai Rp1,4 triliun, dan tahun 2017 hampir sama. Jadi kalau kita tidak bisa langsung membangun di daerah itu menyalahi aturan, dari Bankeu inilah pembangunan di Desa. Tahun 2018 sudah kita bahas termasuk peraturan-peraturannya," ungkap Gubri.
Gubri berharap nantinya setelah di transfernya langsung dana desa ke masing-masing kepala Desa, bisa manfaatkannya dengan baik. Sesuai dengan rencana kerja anggaran desa yang diajukan.
"Dana desa bisa digunakan untuk infrastruktur di pedesaan, termasuk untuk keaejahteraan masyarakat, salah satunya dangan adanya UMKM. Masukan dari desa bisa digunakan, manfaatkan Bangdes. Jangan lupa kerjasama dengan dinas terkait di Kabupaten Kota," kata Gubri.
Sementara itu, Ketua DPD APDESI Riau, Basri Lubis, berharap bisa ikut membantu pemerintahan desa dalam menjalankan program pedesaan. Musda DPD APDESI Riau ini mewakili 1.800 desa yang tergabung dalam DPD APDESI Riau.
"Program ini untuk mempersiapkan pemerintahan desa yang berdaya saing. Berdasarkan pada semangat UU Nomor 6 RI tentang Desa. Kami masih ingat bantuan bagi desa tahun 2015 lalu sangat menyentuh pembangunan desa. Jika tahun itu dapat Rp500 juta, mudah-mudahan ada bantuan lagi," ungkapnya.
Untuk diketahui rapat kerja daerah DPD APDESI Provinsi Riau dihadiri pengurus DPC APDESI Kabupaten Kota se Riau. Selain itu juga dihadiri DPC APEDSI dari Sumatra Utara, Tapanuli, dan Padang Lawas. ***
Hal tersebut disampaikan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, pada rapat kerja Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, Selasa (6/6). Menurut Gubri, bankeu Pemprov Riau bagi desa sudah dimulai sejak tahun 2016 lalu. Namun banyak keluhan dari Kepala Desa karena tidak sampai anggaran ke Desa.
"Jadi kita dalam membantu Kabupaten Kota ini secara profesional. Ini untuk mengatasi kesenjangan, dan Benkeu sudah kami serahkan ke Kabupaten Kota dan menjadi kewenangan mereka menyalurkan ke Desa. Informasi ini mungkin tak sampai ke Kepala Desa dan tidak transparan. Jadi tahun 2018 ini kita mencoba kembali menyalurkannya langsung ke Desa," ujar Gubri.
Dijelaskan Gubri, pada tahun 2015 yang lalu memang telah dicoba untuk menganggarkan anggaran desa langsung ke Desa. Namun dikarenakan adanya aturan baru terpaksa pada tahun 2016 dan di serahkan ke Bankeu Kabupaten Kota. Dalam membantu pembangunan di daerah Pemprov Riau tidak bisa langsung membantu oleh sebab itu melalui Kabupaten Kota.
"Bankeu yang kita serahkan ke Kabupaten Kota pada tahun 2016 itu mencapai Rp1,4 triliun, dan tahun 2017 hampir sama. Jadi kalau kita tidak bisa langsung membangun di daerah itu menyalahi aturan, dari Bankeu inilah pembangunan di Desa. Tahun 2018 sudah kita bahas termasuk peraturan-peraturannya," ungkap Gubri.
Gubri berharap nantinya setelah di transfernya langsung dana desa ke masing-masing kepala Desa, bisa manfaatkannya dengan baik. Sesuai dengan rencana kerja anggaran desa yang diajukan.
"Dana desa bisa digunakan untuk infrastruktur di pedesaan, termasuk untuk keaejahteraan masyarakat, salah satunya dangan adanya UMKM. Masukan dari desa bisa digunakan, manfaatkan Bangdes. Jangan lupa kerjasama dengan dinas terkait di Kabupaten Kota," kata Gubri.
Sementara itu, Ketua DPD APDESI Riau, Basri Lubis, berharap bisa ikut membantu pemerintahan desa dalam menjalankan program pedesaan. Musda DPD APDESI Riau ini mewakili 1.800 desa yang tergabung dalam DPD APDESI Riau.
"Program ini untuk mempersiapkan pemerintahan desa yang berdaya saing. Berdasarkan pada semangat UU Nomor 6 RI tentang Desa. Kami masih ingat bantuan bagi desa tahun 2015 lalu sangat menyentuh pembangunan desa. Jika tahun itu dapat Rp500 juta, mudah-mudahan ada bantuan lagi," ungkapnya.
Untuk diketahui rapat kerja daerah DPD APDESI Provinsi Riau dihadiri pengurus DPC APDESI Kabupaten Kota se Riau. Selain itu juga dihadiri DPC APEDSI dari Sumatra Utara, Tapanuli, dan Padang Lawas. ***
Komentar
Posting Komentar