Pusat Studi Bencana LPPM Universitas Riau bekerjasama dengan Center for International Forestry Research (CIFOR) menggelar dialog nasional di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Rabu (30/8). Topik yang diangkat penguatan regulasi dan pembelajaran lapang untuk mengurangi kebakaran lahan dan kabut asap di Indonesia khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Acara yang dibuka Gubernur Riau yang diwakili oleh Plt Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Yulwiriawati Moesa, menghadirkan Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain, Ketua Dewan Riset Nasional Bambang Setiadi, Perwakilan CIFOR sekaligus guru besar IPB Herry Purnomo, Bupati Siak Syamsuar, utusan dari Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan, perwakilan dari Universitas Riau Adi Prayitno, Tokoh masyarakat, pelaku usaha, masyarakat peduli api Mahasiswa dan undangan lainnya, serta moderator presenter terkenal Prita Laura.
Plt Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Yulwiriawati Moesa mengtakan, pemerintah Provinsi Riau menyambut baik kegiatan ini, karena akan menjadi langkah strategis dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Riau.
Dalam sambutan tertulisnya Gubenur Riau menjelaskan bahwa, Provinsi Riau berhasil keluar dari bencana kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap pada dua tahun terakhir, hal ini berhasil berkat dukungan semua pihak, dan partisipasi masyarakat Riau yang sangat besar dalam menangani karhutla.
Sementara, Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain mengaku bahwa POlda Riau tidak bisa melanjutkan 15 kasus yang sudah ditangani hingga Agustus 2017, dan 13 diantaranya sudah masuk penyidikan. Untuk itu pihaknya melakukan SP3, karena pertama, perusahaan sudah ganti nama. Kemudian data yang ada sekarang diminta untuk diperbaiki yang menyatakan lahan terbakar di perushaan HTI kenyataannya terjadi perusahaan minyak seperti perusahaan minyak di bawah Bakri, sehingga belum mencapai penangkapan para cukongnya. Ketiga jika mau dilanjutkan tuntutan SP3 tersebut, harus melalui prosedur pra peradilan. " Dan selama ini, POlda Riau menang tersu di para peradilan, karena aspek yang saya sebutkan tadi,"ujarnya.
Sementara dari Jikalahari Made Ali mengatakan bahwa Jikalahari menyayangkan bahwa prestasi Polda Riau dari kepemimpinan sebelumnya 2014 dan 2015 telah menangkap 15 korporasi dan menjadi prestasi se Indonesia, yang tiba-tiba di SP 3 di tahun 2017."Jikalahari sudah mencatat itu semua.
Meski demikian, ia sangat apresiasi Kapolda sekarang memiliki komunikasi yang bisa di WAssp 24 jam. Untuk menjawab pertanyaan publik.Jika saya tanya kapanpun Pak Polda kita ini bisa akses langsung, Karena ia sudah dekat dengan publik. Dan kita butuh pimpinan seperti ini. Namun sayangnya hendaknya jangan pindah," ujarnya. ***
Acara yang dibuka Gubernur Riau yang diwakili oleh Plt Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Yulwiriawati Moesa, menghadirkan Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain, Ketua Dewan Riset Nasional Bambang Setiadi, Perwakilan CIFOR sekaligus guru besar IPB Herry Purnomo, Bupati Siak Syamsuar, utusan dari Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan, perwakilan dari Universitas Riau Adi Prayitno, Tokoh masyarakat, pelaku usaha, masyarakat peduli api Mahasiswa dan undangan lainnya, serta moderator presenter terkenal Prita Laura.
Plt Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Yulwiriawati Moesa mengtakan, pemerintah Provinsi Riau menyambut baik kegiatan ini, karena akan menjadi langkah strategis dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Riau.
Dalam sambutan tertulisnya Gubenur Riau menjelaskan bahwa, Provinsi Riau berhasil keluar dari bencana kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap pada dua tahun terakhir, hal ini berhasil berkat dukungan semua pihak, dan partisipasi masyarakat Riau yang sangat besar dalam menangani karhutla.
Sementara, Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain mengaku bahwa POlda Riau tidak bisa melanjutkan 15 kasus yang sudah ditangani hingga Agustus 2017, dan 13 diantaranya sudah masuk penyidikan. Untuk itu pihaknya melakukan SP3, karena pertama, perusahaan sudah ganti nama. Kemudian data yang ada sekarang diminta untuk diperbaiki yang menyatakan lahan terbakar di perushaan HTI kenyataannya terjadi perusahaan minyak seperti perusahaan minyak di bawah Bakri, sehingga belum mencapai penangkapan para cukongnya. Ketiga jika mau dilanjutkan tuntutan SP3 tersebut, harus melalui prosedur pra peradilan. " Dan selama ini, POlda Riau menang tersu di para peradilan, karena aspek yang saya sebutkan tadi,"ujarnya.
Sementara dari Jikalahari Made Ali mengatakan bahwa Jikalahari menyayangkan bahwa prestasi Polda Riau dari kepemimpinan sebelumnya 2014 dan 2015 telah menangkap 15 korporasi dan menjadi prestasi se Indonesia, yang tiba-tiba di SP 3 di tahun 2017."Jikalahari sudah mencatat itu semua.
Meski demikian, ia sangat apresiasi Kapolda sekarang memiliki komunikasi yang bisa di WAssp 24 jam. Untuk menjawab pertanyaan publik.Jika saya tanya kapanpun Pak Polda kita ini bisa akses langsung, Karena ia sudah dekat dengan publik. Dan kita butuh pimpinan seperti ini. Namun sayangnya hendaknya jangan pindah," ujarnya. ***
Komentar
Posting Komentar