Sempena hari jadi ke-60 Provinsi Riau, Kota Pekanbaru sangat mengharapkan perhatian khusus Pemerintah Provinsi Riau, dalam hal pembangunan di Kota Bertuah.
Kalangan legislator Kota Pekanbaru meminta perhatian tersebut direalisasikan, dalam bentuk implikasi hal-hal yang menjadi prioritas. Seperti pembangunan infrastruktur, percepatan pengesahan RTRW, fly over SKA dan Arengka, serta Jembatan Siak IV, termasuk persoalan penyerahan lahan Pasar Cik Puan.
"Petama, tentu selamat hari milad Provinsi Riau. Dengan usia ke-60 ini, tentu harus ada yang istimewa diberikan pemerintah kepada masyarakat khususnya pada Kota Pekanbaru. Sehingga bisa berkesan," tuturnya.
Kado istimewa itu, lanjutnya, seperti bantuan infrastruktur. "Termasuk di dalamnya sarana prasarana pendukung transportasi seperti kelanjutan pembangunan jembatan Siak IV, menyerahkan aset Pasar Cik Puan ke Pemko serta paling penting lagi adalah pengesahan RTRW," sebut Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono, Selasa (8/8).
Selain itu kata Sigit, di hari istimewa tersebut, kejelasan dari yang diharapkan itu dapat menjadi gambaran bagi masyarakat ke depan sejauh mana kondisi pembangunan tersebut akan mensejahterakan masyarakat. "Permasalahan pengesahan RTRW ini jika belum terlaksana tentu menjadi kendala bagi Pemko, untuk melanjutkan pembangunan serta juga menghambat investor untuk menanamkan investasi di Kota Pekanbaru ini," jelasnya.
Lebih dari itu, lanjut Sigit, sejumlah persoalan yang selama ini menjadi skala prioritas di Kota Pekanbaru, harus dibantu secara serius oleh Pemprov Riau. Seperti halnya pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, mendirikan UMKM dan lainnya.
Sebab, anggaran di APBD Provinsi Riau sangat besar untuk kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat tersebut. Selama ini, diyakini bantuan tersebut masih minim dan tidak menyebar ke daerah pinggiran.
"Kota Pekanbaru ini ibukota Provinsi Riau. Jadi, tidak ada salahnya bantuan dan perhatian Pemprov Riau lebih banyak dicurahkan ke kota ini. Sebab, kemajuan sebuah daerah diukur dari perkembangan ibukotanya. Jangan sampai Kota Pekanbaru ini dipandang sebelah mata saja oleh provinsi," tegasnya.
Kemudian, tambah Sigit, kepastian pembagian DBH, DAK dan DAU oleh pemerintah, harus dipastikan juga porsi untuk Kota Pekanbaru. Apalagi sekarang Pemko Pekanbaru masih mengalami krisis anggaran.***
Kalangan legislator Kota Pekanbaru meminta perhatian tersebut direalisasikan, dalam bentuk implikasi hal-hal yang menjadi prioritas. Seperti pembangunan infrastruktur, percepatan pengesahan RTRW, fly over SKA dan Arengka, serta Jembatan Siak IV, termasuk persoalan penyerahan lahan Pasar Cik Puan.
"Petama, tentu selamat hari milad Provinsi Riau. Dengan usia ke-60 ini, tentu harus ada yang istimewa diberikan pemerintah kepada masyarakat khususnya pada Kota Pekanbaru. Sehingga bisa berkesan," tuturnya.
Kado istimewa itu, lanjutnya, seperti bantuan infrastruktur. "Termasuk di dalamnya sarana prasarana pendukung transportasi seperti kelanjutan pembangunan jembatan Siak IV, menyerahkan aset Pasar Cik Puan ke Pemko serta paling penting lagi adalah pengesahan RTRW," sebut Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono, Selasa (8/8).
Selain itu kata Sigit, di hari istimewa tersebut, kejelasan dari yang diharapkan itu dapat menjadi gambaran bagi masyarakat ke depan sejauh mana kondisi pembangunan tersebut akan mensejahterakan masyarakat. "Permasalahan pengesahan RTRW ini jika belum terlaksana tentu menjadi kendala bagi Pemko, untuk melanjutkan pembangunan serta juga menghambat investor untuk menanamkan investasi di Kota Pekanbaru ini," jelasnya.
Lebih dari itu, lanjut Sigit, sejumlah persoalan yang selama ini menjadi skala prioritas di Kota Pekanbaru, harus dibantu secara serius oleh Pemprov Riau. Seperti halnya pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, mendirikan UMKM dan lainnya.
Sebab, anggaran di APBD Provinsi Riau sangat besar untuk kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat tersebut. Selama ini, diyakini bantuan tersebut masih minim dan tidak menyebar ke daerah pinggiran.
"Kota Pekanbaru ini ibukota Provinsi Riau. Jadi, tidak ada salahnya bantuan dan perhatian Pemprov Riau lebih banyak dicurahkan ke kota ini. Sebab, kemajuan sebuah daerah diukur dari perkembangan ibukotanya. Jangan sampai Kota Pekanbaru ini dipandang sebelah mata saja oleh provinsi," tegasnya.
Kemudian, tambah Sigit, kepastian pembagian DBH, DAK dan DAU oleh pemerintah, harus dipastikan juga porsi untuk Kota Pekanbaru. Apalagi sekarang Pemko Pekanbaru masih mengalami krisis anggaran.***
Komentar
Posting Komentar