Langsung ke konten utama

Menuju Riau Terang, Sempena HUT Riau, PLN Listriki 17 Desa di Riau

PT PLN (Persero) berhasil menyelesaikan pembangunan Listrik bagi 17 desa di Provinsi Riau.  Penyelesaian pembangunan listrik desa ini berkat kerjasama yang baik antara PLN dengan pemerintah daerah yang ada di provinsi, kabupaten hingga desa.

Demikian diungkapkan Kepala Divisi Operasi PT PLN (Persero) Direktorat Bisnis Regional Sumatera, Supriyadi saat melakukan peresmian Listrik Masuk Desa, bersempena peringatan hari jadi Riau ke 60, Rabu (9/8) di Halaman Kantor Gubernur Riau.

Dikatakannya, pembangunan listrik tersebut merupakan wujud kerja nyata PLN untuk terangi Riau. Adapun kabupaten yang sudah diresmikan penyalaannya, antara lain Kabupaten Rokan Hulu,  Rokan Hilir , Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Kampar.

“Khususnya di Hari Ulang Tahun Riau yang ke 60, PLN telah menyelesaikan 18 desa berlistrik  dimana 1 desa telah  dinyalakan pada 26 Mei lalu. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder terutama bapak Gubernur Riau  H. Arsyadjuliandi Rahman yang telah mendukung program PLN, dan tahniah HUT Riau ke 60,”ujarnya.

Pembangunan listrik desa ini merupakan amanah negara PT PLN (Persero) di dalam mewujudkan 100 % Ratio Desa Berlistrik di tahun 2019 yang saat ini masih 243 desa belum berlistrik dan PLN Riau menargetkan sebanyak 99 desa di tahun 2017 sisanya di tahun 2018 dan 2019, Ungkap Supriyadi

“Bila kita ingat pada awal 2015 beberapa Gubernur yang mengeluh dan komplain kepada PLN  atas kondisi kelistrikan di Sumatera karena masih banyak desa di daerahnya belum berlistrik, hal ini disebabkan karena pada saat itu sistem kelistrikan di Sumatera mengalami deficit. Sehingga PLN tidak bisa mengembangkan jaringannya ke desa yang belum berlistrik, bahkan banyak warga desa yang mengunakan listriknya secara mandiri di kelola oleh warga desa dengan jam nyala rata rata 7 hingga 14 jam,”tutur Supriyadi.

Alhamdulillah, setelah PLN menyampaikan kendala yang dihadapi dan mendapat respon positif tentunya menjadi semangat bagi PLN dalam menyelesaikan program pemerintah.  Dengan berbagai kendala yang dihadapi, diantaranya pembebasan lahan tapak tower transmisi 150 kV dan lahan lokasi  pembangkit, juga Gardu Induk. Oleh sebab itu, maka pembangunan infrastruktur kelistrikan di Sumatera dapat dilakukan percepatan pada tahun 2016 hingga sekarang.

Selain itu, percepatan ini terbukti dengan adanya tambahan 4 Gardu Induk, dan diharapkan kedepan hubungan baik tetap terjaga dan terjalin  dengan baik. Dengan adanya pembangunan Jaringan 150 kV, 275 kV dan Gardu Induk  diharapkan bias rampung dengan cepat agar dapat mewujudkan Riau Terang dan Sumatera Terang di tahun 2019 dengan tujuan untuk memajukan ekonomi desa baik di Riau dan Sumatera pada Umumnya.

"Dengan adanya suplai listrik yang baik tentu akan membantu warga untuk dapat membangun dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, anak-anak bisa belajar,  usaha bisnis di desa bisa tumbuh serta perekonomian mulai menggeliat." papar Supriyadi.

Sementara itu, menanggapi yang disampaikan tersebut, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman menuturkan rasa senang dan bersyukur, karena PLN telah menyelesaikan pembangunan listrik desa tepat pada hari jadi Propinsi Riau yang  ke 60. Dengan mengaliri 17 desa secara bersamaan.

“Jadi bagi warga  17 desa yang tadinya belum bisa menikmati  listrik PLN , maka saat ini sudah bisa menikmati listrik PLN dan menyalakan listrik 24 jam. Saya selaku Gubernur Riau atas nama warga dari 17 desa mengucapkan terima kasih kepada PLN, dan menghimbau kepada warga untuk bisa menjaga aset yang PLN yang dibangun agar dapat bermanfaat bagi kehidupan warga di 17  desa yang lebih baik.

Begitupula halnya, rasa bangga dan terima kasih juga kepada Bupati , Kepala Dinas ESDM, Camat , Kepala Desa dan warga yang telah membantu PLN dalam menyelesaikan pembangunan jaringan listrik, Ungkap  Arsyadjuliandi.

Gubri juga mendukung penuh kerja nyata PLN untuk merampungkan 81 desa yang menjadi target PLN di tahun 2017 dengan mengajak seluruh Bupati , Camat , Kepala Desa dan tokoh masyarakat  untuk bekerjasama dengan PLN  seperti yang dibuktikan selama ini agar 81 desa belum menikmati listrik secara bertahap hingga akhir tahun 2017 kebutuhan listrik bagi warga segera terpenuhi.

Habiskan Anggaran Rp49 Miliar

 Dalam menyelesaikan pembangunan listrik bagi 17 Desa tersebut, PT.PLN (Persero) telah menggelontorkan dana sebesar Rp49 Milyar. Dana tersebut dipergunakan untuk membangun infrastruktur listrik  di 17 desa yang tersebar di 6 kabupaten.

Pembangunan listrik desa ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi desa, agar kehidupan warga desa semakin membaik seiring terpenuhinya kebutuhan listriknya.***

Komentar

Popular Post

Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Korupsi Dana Bimtek di Rohul, Jaksa Langsung Kasasi

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Rokan Hulu langsung menolak putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Arie Kurnia Arnold, terdakwa kasus dugaan korupsi dana Bimbingan Teknis dan Pelatihan bagi aparat desa yang merugikan negara Rp227 juta. Kita langsung kasasi, tegas JPU Gilang dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (59). Sebelumnya, menurut majelis hakim yang diketahui Dahlia Panjaitan, terdakwa Arie Kurnia Arnold tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Sehingga majelis hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Rohul tersebut. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan JPU. Membebaskan terdakwa dari tahanan, ungkap Hakim Ketua Dahlia Panjaitan. Selain itu, majelis hakim juga memerintahka...

Dari 8 Jadi 9 Fraksi, DPRD Pekanbaru Tambah Satu Fraksi

Sesuai Pansus Tata Tertib dimana fraksi di DPRD Kota Pekanbaru berubah menjadi 9 fraksi dari sebelumnya 8 fraksi. Putuskan tersebut hasil telah ditetapkan melalui paripurna Pansus Tatib awal pekan ini. Ketua Pansus Tatib DPRD Pekanbaru tahun 2017, Ida Yulita Susanti SH MH kepada wartawan mengatakan, Tatib DPRD Pekanbaru yang baru disahkan itu menyusul keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang bertujuan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah untuk pembentukan Oranisasi Perangkat Daerah (OPD). PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini juga sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana, ada perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. "Di Tatib yang lama, kita masih menggunakan nama SKPD tentu dengan berganti OPD ini berganti pula nama mitra kerja bersama dengan DPRD Pekanbaru," kat...

Ditangkap Satpol, Pengemis Buta Ngaku untuk Penuhi Kebutuhan Hidup

Seorang wanita tuna netra Jawaris, (51), warga Jalan Cipta Karya, Panam, ditangkap Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru setelah kedapatan mengemis di Simpang Empat Pasar Pagi Arengka, Jalan, Soekarno Hatta, Kamis,(7/9). Menjadi seorang pengemis menurut dia sudah dilakoni sejak 20 tahun lalu untuk memenuhi kebutuhan hidup. "Baru sekali ini kami mengemis di Simpang Empat Arengka ini, biasanya kami cuma duduk di Rumah Makan Nurdin, Arengka. Tapi karena di rumah makan itu tadi sudah banyak pengemis lain, terpaksa kami pindah, itulah sialnya baru sekali kami sudah ditangkap," kata Jawani, ditimpali Iyus, teman perempuan yang biasanya membimbingnya saat mengemis, di Kantor Satpol PP Pekanbaru. Jawani mengaku, pekerjaan yang dilakukannya atas keinginan mereka sendiri tanpa  dikoordinair orang lain seperti pengemis- pengemis lain. Hasilnya dibagi dua dengan teman yang membimbingnya tersebut. Digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk membayar sewa rumah dan kebutuhan lai...