Selain belum mengetahui terkait perencanaan teknisnya, Komisi IV DPRD Riau juga belum mengetahui ruas jalan mana yang nantinya akan dibangun fly over atau jembatan layang di simpang Mal SKA Pekanbaru nantinya.
Di lokasi tersebut, terdapat dua ruas jalan, yang sehari-harinya kerap dipenuhi kendaraan yang melintas. Dua jalan tersebut, yakni Jalan Tuanku Tambusai, dan Jalan Soekarno-Hatta. Masing-masing jalan statusnya berbeda, yaitu ada yang berstatus jalan provinsi dan ada berstatus jalan nasional.
"Pertanyaannya, fly over itu kita bangun di ruas Jalan Tuanku Tambusai atau di ruas Jalan Soekarno-Hatta? Itu yang kita belum tahu persis. Kalau (Jalan) Soekarno-Hatta itu (jalan) nasional. Kalau (Jalan) Tuanku Tambusai itu (jalan) provinsi," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Riau, Hardiyanto kepada Haluan Riau, Minggu (20/8).
Terkait hal ini tentunya berpengaruh terhadap pihak mana yang lebih bertanggungjawab dalam penganggaran dan pelaksana pembangunan. Jika jalan tersebut berstatus jalan nasional, tentu dibangun oleh pemerintah pusat dengan menggunakan APBN. Sedangkan jalan itu jalan provinsi dibangun oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui APBD Riau.
Seperti diketahui, pembangunan infrastruktur yang disebut-sebut sebagai solusi mengatasi kemacetan di lokasi tersebut telah masuk ke dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau tahun 2018. Meskipun hal itu tidak sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau tahun 2014-2019. Ketidaksinkronan ini membuat Badan Anggaran DPRD Riau telah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.
"Saya rasa tidak ada persoalan pada RPJMD pada proyek fly over. Bahkan di KUA-PPAS 2018 kemarin sudah masuk dua fly over, yang di simpang (Mal) SKA dan simpang Pasar Pagi arengka. Tapi fokus penyelesaian di 2018 itu ada di (simpang Mal) SKA," kata Hardiyanto beberapa waktu lalu.
Meski begitu, sebutnya, hingga kini komisi yang membidangi infrastruktur itu belum mengetahui soal perencanaan teknis pembangunan fly over itu. Hal ini disebabkan adanya pembangunan pusat perbelanjaan, Living World Pekanbaru, yang berada tepat di persimpangan Jalan Tuanku Tambusai-Jalan Soekarno Hatta.
"Karena dengan adanya Living World itu pasti nanti perencanaan itu berubah. Karena kabarnya ruang yang tersedia untuk pembangunan fly over sesuai perencanaan awal itu tidak mungkin lagi terlaksana. Artinya harus ada revisi DED (Detail Engineering Design atau atau gambar kerja,red)," lanjutnya.
Namun demikian, dia menegaskan bahwa hal itu tidak harus menjadi halangan untuk merealisasikan rencana itu. Menurutnya, DED itu bisa dilakukan revisi dan anggarannya bisa dimasukkan ke dalam APBD Perubahan tahun 2017, atau di APBD Murni tahun 2018. Yang penting, tegas Hardiyanto, dirinya berharap fly over itu bisa selesai di tahun 2018 mendatang.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, menyayangkan apabila rencana Pemerintah Provinsi Riau membangun fly over di simpang Mal SKA itu menggunakan APBD Riau. Alangkah baiknya, kata Politisi yang akrab disapa Dedet itu, uang ratusan miliar rupiah dari APBD yang direncanakan digelontorkan untuk pembangunan fly over, digunakan untuk membangun proyek pengendali banjir di Kota Pekanbaru. Hal itu, menurutnya, akan lebih bermanfaat bagi masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya yang kerap mengalami kebanjiran setiap hujan turun.
"Anggaran yang ratusan miliar untuk membangun itu (fly over di SKA), saya lebih menyarankan, lebih menginginkan, membuat dan membangun jaringan drainase, dan pengendali banjir di Kota Pekanbaru. Itu jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat Pekanbaru," sebut Dedet.
"Kemudian untuk fly over, kita minta dana pusat. Mengapa? Karena jalannya bukan jalan kita. Jalan itu statusnya jalan negara. Ngapain kita bikin pakai uang kita. Uang kita ini kita gunakan membantu masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya yang sering menderita banjir, membangun waduk. Biarkanlah ini (fly over,red) negara yang bayar. Jangan kita ulangi kesalahan kita gaya-gayaan mengaspal jalan Pekanbaru-Bangkinang," sambungnya.
Ketidakmampuan melakukan lobi ke Pemerintah Pusat ditengarai sebagai penyebab Pemprov Riau tidak mampu membawa dana pusat ke Riau. Walaupun sejumlah pejabat Pemprov Riau kerap bolak-balik ke Jakarta, namun tidak memberikan dampak apa-apa bagi pembangunan Riau.***
Di lokasi tersebut, terdapat dua ruas jalan, yang sehari-harinya kerap dipenuhi kendaraan yang melintas. Dua jalan tersebut, yakni Jalan Tuanku Tambusai, dan Jalan Soekarno-Hatta. Masing-masing jalan statusnya berbeda, yaitu ada yang berstatus jalan provinsi dan ada berstatus jalan nasional.
"Pertanyaannya, fly over itu kita bangun di ruas Jalan Tuanku Tambusai atau di ruas Jalan Soekarno-Hatta? Itu yang kita belum tahu persis. Kalau (Jalan) Soekarno-Hatta itu (jalan) nasional. Kalau (Jalan) Tuanku Tambusai itu (jalan) provinsi," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Riau, Hardiyanto kepada Haluan Riau, Minggu (20/8).
Terkait hal ini tentunya berpengaruh terhadap pihak mana yang lebih bertanggungjawab dalam penganggaran dan pelaksana pembangunan. Jika jalan tersebut berstatus jalan nasional, tentu dibangun oleh pemerintah pusat dengan menggunakan APBN. Sedangkan jalan itu jalan provinsi dibangun oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui APBD Riau.
Seperti diketahui, pembangunan infrastruktur yang disebut-sebut sebagai solusi mengatasi kemacetan di lokasi tersebut telah masuk ke dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau tahun 2018. Meskipun hal itu tidak sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau tahun 2014-2019. Ketidaksinkronan ini membuat Badan Anggaran DPRD Riau telah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.
"Saya rasa tidak ada persoalan pada RPJMD pada proyek fly over. Bahkan di KUA-PPAS 2018 kemarin sudah masuk dua fly over, yang di simpang (Mal) SKA dan simpang Pasar Pagi arengka. Tapi fokus penyelesaian di 2018 itu ada di (simpang Mal) SKA," kata Hardiyanto beberapa waktu lalu.
Meski begitu, sebutnya, hingga kini komisi yang membidangi infrastruktur itu belum mengetahui soal perencanaan teknis pembangunan fly over itu. Hal ini disebabkan adanya pembangunan pusat perbelanjaan, Living World Pekanbaru, yang berada tepat di persimpangan Jalan Tuanku Tambusai-Jalan Soekarno Hatta.
"Karena dengan adanya Living World itu pasti nanti perencanaan itu berubah. Karena kabarnya ruang yang tersedia untuk pembangunan fly over sesuai perencanaan awal itu tidak mungkin lagi terlaksana. Artinya harus ada revisi DED (Detail Engineering Design atau atau gambar kerja,red)," lanjutnya.
Namun demikian, dia menegaskan bahwa hal itu tidak harus menjadi halangan untuk merealisasikan rencana itu. Menurutnya, DED itu bisa dilakukan revisi dan anggarannya bisa dimasukkan ke dalam APBD Perubahan tahun 2017, atau di APBD Murni tahun 2018. Yang penting, tegas Hardiyanto, dirinya berharap fly over itu bisa selesai di tahun 2018 mendatang.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, menyayangkan apabila rencana Pemerintah Provinsi Riau membangun fly over di simpang Mal SKA itu menggunakan APBD Riau. Alangkah baiknya, kata Politisi yang akrab disapa Dedet itu, uang ratusan miliar rupiah dari APBD yang direncanakan digelontorkan untuk pembangunan fly over, digunakan untuk membangun proyek pengendali banjir di Kota Pekanbaru. Hal itu, menurutnya, akan lebih bermanfaat bagi masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya yang kerap mengalami kebanjiran setiap hujan turun.
"Anggaran yang ratusan miliar untuk membangun itu (fly over di SKA), saya lebih menyarankan, lebih menginginkan, membuat dan membangun jaringan drainase, dan pengendali banjir di Kota Pekanbaru. Itu jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat Pekanbaru," sebut Dedet.
"Kemudian untuk fly over, kita minta dana pusat. Mengapa? Karena jalannya bukan jalan kita. Jalan itu statusnya jalan negara. Ngapain kita bikin pakai uang kita. Uang kita ini kita gunakan membantu masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya yang sering menderita banjir, membangun waduk. Biarkanlah ini (fly over,red) negara yang bayar. Jangan kita ulangi kesalahan kita gaya-gayaan mengaspal jalan Pekanbaru-Bangkinang," sambungnya.
Ketidakmampuan melakukan lobi ke Pemerintah Pusat ditengarai sebagai penyebab Pemprov Riau tidak mampu membawa dana pusat ke Riau. Walaupun sejumlah pejabat Pemprov Riau kerap bolak-balik ke Jakarta, namun tidak memberikan dampak apa-apa bagi pembangunan Riau.***
Komentar
Posting Komentar