Pemerintah Kota Pekanbaru resmi melarang pelaku usaha seperti restoran, rumah makan, cafe dan jenis lainnya menggunakan gas elpiji subsidi tiga kilogram. Laranga itu dituangkan dalam surat edaran yang akan dilayangkan ke pelaku usaha, Senin (25/9) mendatang.
"Dalam surat itu dibunyikan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang terbukti tidak mengikuti larangan tersebut. Ditindak sesuai aturan dan perundang- undangan yang berlaku, akan kita serahkan Senin,(25/9) untuk dicermati. Pada waktu yang ditentukan kami akan turun mengawasinya, kalau terbukti mengabaikan larangan, sanksi siap kami berikan," tegas Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Mas Irba.H. Sulaiman, Jumat,(22/9).
Kebijakan yang diterapkan juga berkaitan dengan kondisi gas elpiji subsidi yang terbatas akibat adanya permainan dari spekulan ditambah dengan semakin dekatnya momen perayaan hari besar seperti Natal dan Tahun Baru. Untuk kategori pelaku usaha yang dilarang menggunakan gas melon, Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan toleransi sementara yakni yang memiliki omset jual beli diatas Rp 1 juta perhari. Sesuai aturan, pelaku usaha yang dilarang menggunakan gas subsidi tiga kilogram adalah dengan omset diatas Rp750 ribu perhari.
"Kita sudah berikan toleransi sementara kepada pelaku usaha terkait omset yang dilarang menggunakan gas melon. Kalau dalam aturan yang dilarang itu omsetnya Rp750 ribu keatas, tapi kita toleransi menjadi Rp1juta keatas perharinya. Pelaku usaha tidak bisa bohong dalam hal ini kami akan turunkan tim ke lapangan, lagian kami juga sudah tahu tentang rumus penghitungan omset jual beli itu. Kita sudah telusuri ini ke lapangan, kita contohkan saja untuk usaha pecel lele itu kalau omset dibawah 1juta pasti tak sanggup berujung dengan tutup usahanya. Makanya kedepan usah pecel lele juga dilarang pakai gas melon," jelasnya.
Dengan terbitnya surat edaran itu, kata Irba, sekaligus untuk memastikan apakah benar untuk pengggunaan gas melon di lapangan sebanyak 658.000 perbulan. Artinya kalau memang angka 60 persen dari jumlah itu gas melon dikonsumsi pelaku usaha, pelaku usaha yang mana. Makanya kepada pihak pangkalan juga dilarang untuk menjual gas melon kepada pelaku usaha yang disebutkan.
Terhadap tabung- tabung yang sudah dipakai sebelumnya oleh pelaku usaha karena kini sudah dilarang, bisa dikembalikan. Atau boleh saja dijual kalau memang ada kompensasi dengan sistem penjualannya.
"Artinya begini, kan ada pangkalan dan agen yang membuatkan sistem dengan dua tabung tigakilo ditambah uang Rp 150 ribu ditukar dengan tabung gas 5,5 kilogram," tutup Irba.***
"Dalam surat itu dibunyikan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang terbukti tidak mengikuti larangan tersebut. Ditindak sesuai aturan dan perundang- undangan yang berlaku, akan kita serahkan Senin,(25/9) untuk dicermati. Pada waktu yang ditentukan kami akan turun mengawasinya, kalau terbukti mengabaikan larangan, sanksi siap kami berikan," tegas Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Mas Irba.H. Sulaiman, Jumat,(22/9).
Kebijakan yang diterapkan juga berkaitan dengan kondisi gas elpiji subsidi yang terbatas akibat adanya permainan dari spekulan ditambah dengan semakin dekatnya momen perayaan hari besar seperti Natal dan Tahun Baru. Untuk kategori pelaku usaha yang dilarang menggunakan gas melon, Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan toleransi sementara yakni yang memiliki omset jual beli diatas Rp 1 juta perhari. Sesuai aturan, pelaku usaha yang dilarang menggunakan gas subsidi tiga kilogram adalah dengan omset diatas Rp750 ribu perhari.
"Kita sudah berikan toleransi sementara kepada pelaku usaha terkait omset yang dilarang menggunakan gas melon. Kalau dalam aturan yang dilarang itu omsetnya Rp750 ribu keatas, tapi kita toleransi menjadi Rp1juta keatas perharinya. Pelaku usaha tidak bisa bohong dalam hal ini kami akan turunkan tim ke lapangan, lagian kami juga sudah tahu tentang rumus penghitungan omset jual beli itu. Kita sudah telusuri ini ke lapangan, kita contohkan saja untuk usaha pecel lele itu kalau omset dibawah 1juta pasti tak sanggup berujung dengan tutup usahanya. Makanya kedepan usah pecel lele juga dilarang pakai gas melon," jelasnya.
Dengan terbitnya surat edaran itu, kata Irba, sekaligus untuk memastikan apakah benar untuk pengggunaan gas melon di lapangan sebanyak 658.000 perbulan. Artinya kalau memang angka 60 persen dari jumlah itu gas melon dikonsumsi pelaku usaha, pelaku usaha yang mana. Makanya kepada pihak pangkalan juga dilarang untuk menjual gas melon kepada pelaku usaha yang disebutkan.
Terhadap tabung- tabung yang sudah dipakai sebelumnya oleh pelaku usaha karena kini sudah dilarang, bisa dikembalikan. Atau boleh saja dijual kalau memang ada kompensasi dengan sistem penjualannya.
"Artinya begini, kan ada pangkalan dan agen yang membuatkan sistem dengan dua tabung tigakilo ditambah uang Rp 150 ribu ditukar dengan tabung gas 5,5 kilogram," tutup Irba.***
Komentar
Posting Komentar